Beranda Djadja Subagdja

Yuk kita bebenah!

Macet, Salah Siapa?

Posted by djadjasubagdja on April 24, 2008

Akhir pekan kemarin, saya mengantar istri ke sebuah pasar swalayan di daerah Pancoran, Jaksel. Sementara istri berbelanja, saya naik ke lantai 2, lantaran tertarik dengan standing banner yang mengumumkan promosi peluncuran awal (pre-launching) apartemen (bertingkat) di daerah Kalibata. “Coba tanyain tuh, tepatnya di mana di Kalibatanya, sama berapa harganya,” begitu pinta istri saya.

Agak di luar dugaan saya, ternyata stand promosi apartemen ini dipenuhi banyak sekali peminat. Beberapa sedang menyimak penjelasan dari 4 atau 5 orang penjaga stand, sementara beberapa lainnya melakukan pembayaran uang pemesanan di kasir yang juga dilengkapi dengan fasilitas pembayaran dengan kartu kredit/debet. Wah, rame sekali!

Setelah mencoba mencari-cari brosur harga yang ternyata telah habis, saya putuskan untuk bergabung dengan beberapa orang pria yang sedang menyimak penjelasan dari salah seorang penjaga stand. Ternyata memang harganya cukup terjangkau bagi kalangan menengah, dan menariknya, apartemen tersebut termasuk yang masuk ke program subsidi Pemerintah untuk perumahan susun/apartemen.

Ada dua hal yang menarik untuk saya ulas di blog ini. Pertama adalah begitu tingginya minat warga Jakarta untuk memiliki apartemen dan yang keduanya adalah ternyata Pemerintah serius dalam menggalakkan pembangunan rumah susun/apartemen ini. Kedua hal tersebut, tampak jelas sangat berkaitan erat, dan tentunya fenomena ini dapat memicu pembenahan pembangunan perumahan perkotaan dan daerah penyangganya. Sayang hal ini tidak terjadi dari dulu-dulu, tapi baru sekarang ini setelah hektaran sawah dan kebun menjadi perumahan dan kemacetan Jakarta semakin memusingkan kepala. Kepala warga DKI dan Kepala Kepolisian.

Sebenarnya, pembangunan rumah susun atau apartemen adalah solusi atas kebutuhan perumahan warga kota dan jawaban atas semakin terbatasnya lahan ideal bagi perumahan. Kalau lahan sih masih luas, tapi biasanya lahan yang dikonversi menjadi pemukiman adalah lahan produktif (persawahan atau kebun) atau lahan penyangga keseimbangan lingkungan (misalnya daerah resapan). Sayangnya, pembangunan perumahan di perkotaan dan daerah penyangganya selama tiga dekade terakhir ini tidak memperhitungkan pengurangan lahan produktif dan lahan penyangga keseimbangan lingkungan ini. Buntutnya, masalah lingkungan, seperti banjir, serta berkurangnya produksi padi, kita rasakan kemudian.

Selain dua masalah di atas, sulitnya menata angkutan publik yang nyaman, cepat, dan mudah diakses juga menjadi masalah yang semakin hari semakin membuat stress warga dan pekerja di wilayah metropolitan. Ambil contoh di DKI Jakarta. Meski pada saat ini sudah tersedia sarana angkutan “busway” yang masal, cepat, dan nyaman, tapi baru melayani rute-rute di pusat kota saja, belum menjangkau seluruh wilayah pemukiman di pinggiran Jakarta atau daerah penyangga Jakarta (Bodetabek). Baru beberapa wilayah saja yang dilayani bus-bus “feeder”.

Mestinya, bus-bus feeder ini tersedia di semua komplek pemukiman, baik yang berada di wilayah Bodetabek maupun di wilayah pinggiran DKI. Semua sarana transportasi ini mesti menjadi sebuah sistem yang terkoordinasi dengan baik. Kemudian, sistem ini juga harus terpadu dengan penataan wilayah perkantoran dan industri. Pemda mestinya tidak memberi ijin pembangunan gedung kantor atau ruko atau pabrik di wilayah yang bukan peruntukannya. Hal ini penting, karena serapi apapun sistem transportasi masal, kalau letak tempat tujuan (tempat kerja) para pekerja ada di sembarang tempat (di luar peruntukannya), maka tetap saja para pekerja akan lebih memilih transportasi pribadi, agar bisa menjangkau tempat kerjanya dengan nyaman tanpa harus berkeingat.

Jadi semuanya bukan hanya semata-mata tersedianya angkutan masal yang cepat, aman, dan nyaman. Lebih penting lagi adalah yang mudah diakses dari tempat tinggal dan tempat bekerja. Kalau untuk mencapai halte bus feeder saja masih harus naik ojek plus berdesakan di angkot/mikrolet, atau setelah turun dari busway atau monorail masih harus berebut angkot, karena tempat kerjanya masih jauh dari halte busway/monorail, maka sistem transportasi tersebut tetap tidak menjadi solusi, terutama bagi para pekerja yang saat ini memilih menggunakan kendaraan pribadi (mobil atau motor), karena yang diinginkan adalah kemudahan akses, kecepatan, dan kenyamanan.

Selain penataan wilayah tempat bekerja, maka juga wajib dilakukan penataan wilayah kota secara keseluruhan, termasuk wilayah perbelanjaan, wilayah pelayanan (sekolah, rumah sakit, bank, dll), dan wilayah pemukiman. Jika pembagian wilayah ini dapat dilakukan dengan baik dan terencana, maka mudah saja bagi dinas angkutan untuk mengelola atau membina sarana transportasi masal yang cepat, aman, nyaman, dan mudah diakses.

Sayangnya, di era pembangunan dua dekade lalu, pebisnis seenaknya saja membangun kantor dan pabrik di tempat yang hanya didasarkan pada hitung-hitungan bisnis mereka semata. Para pengembang perumahan juga seolah tidak terbendung, mengonversi lahan persawahan dan resapan air menjadi perumahan penduduk. Semuanya tidak berpola. Akibatnya, munculah masalah lingkungan dan kesemerawutan lalu-lintas karena mobilitas penduduk yang menjadi tidak terpola. Jarak antara wilayah pemukiman dengan tempat bekerja menjadi semakin jauh. Energi dan waktu tempuh menjadi sangat boros.

Seandainya saja, masyarakat tiga dekade lampau mau tinggal di rumah susun atau apartemen. Kemudian pemda bisa dengan tegas mengatur pihak-pihak yang membangun perkantoran, pabrik, dan perumahan. Maka pengaturan transportasi masal dan pengendalian banjir akan lebih mudah dilakukan. Dampaknya ke penghematan energi juga akan sangat positif, karena tidak lagi diperlukan banyak bbm untuk mengisi tangki-tangki kendaraan pribadi yang setiap harinya mesti menempuh jarak puluhan kilometer dan secara rutin terjebak dalam kemacetan.

Penataan kota dan transportasi kita tidak bisa hanya mengadaptasi tata kota dan transportasi kota-kota besar di negara-negara maju. Di Manhattan, New York, kaum pekerja di sana rela saja berjalan kaki pagi-pagi dari halte subway ke kantornya yang bisa saja berjarak 1 km. Udara di sana memungkinkan hal ini. Namun tentunya tidak mungkin bagi pekerja di Jakarta melakukan hal yang sama. Jangankan berjalan kaki 1 km, kalau harus berjalan kaki 500 m pun pasti kita sudah berkeringat. Mesti ada solusi khas untuk hal seperti ini, dan solusinya tidak akan ditemui di negri orang pada saat para pejabat melakukan studi banding yang nota bene dibiayai uang rakyat.

Sudah saatnya kita menata ulang tata ruang kota dan kemudian melakukan studi-studi yang lebih membumi ,baik bagi penataan kota maupun transportasi perkotaaan. Setelah itu baru dilakukan proyek percontohan (pilot project). Lalu diterapkan dengan tegas dan bijaksana. Jangan lupa untuk membersihkan diri dulu, karena rakyat tidak akan mau disuruh-suruh oleh aparat atau pejabat yang tidak bersih. Setiap kota harus memiliki penataan yang khas, jadi tidak mungkin sebuah kota hanya mengadopsi tata kota lain.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: