Beranda Djadja Subagdja

Yuk kita bebenah!

Benarkah Uang Kuliah Mahal?

Posted by djadjasubagdja on January 18, 2008

Agak terkejut (dalam konotasi positif) juga saya membaca banner sosialisasi RUU Badan Hukum Pendidikan di sebuah media on-line terkemuka di tanah air. Rupanya sekarang sudah benar-benar jaman on-line. Bagus lah, kata saya dalam hati. Memang seharusnya seperti itu, agar lebih banyak lagi masyarakat ‘ngeh’ mengenai RUU yang sangat terasa pengaruhnya bagi tinggi rendahnya SPP mahasiswa PTN.
Ya, saat ini urusan SPP kuliah hampir dibicarakan semua orang tua mahasiswa, baik yang anaknya kuliah di PTN maupun PTS. Tidak seperti di era tahun 80 dan 90-an, di mana SPP hanya menjadi ‘problema’ bagi orang tua mahasiswa PTS saja. Pendeknya, uang SPP di PTN saat ini juga tak kalah mahalnya dari SPP di PTS, terutama di PTN yang sudah menjadi badan hukum. Untungnya, masih ada PTN yang bertahan tidak mengubah diri menjadi badan hukum. Entahlah kalau semua PTN sudah harus menjadi badan hukum.
Sebagai gambaran, waktu kuliah di akhir-akhir tahun 80-an dulu, saya hanya membayar SPP Rp60.000,- per semester. Sementara adik angkatan saya yang kuliah di awal tahun 90-an membayar Rp90.000,- hingga Rp120.000,- per semester. Di era tersebut, uang kuliah mahasiswa PTS yang statusnya disamakan berkisar antara Rp500.000,- hingga satu juta rupiah per semester. Artinya, SPP mahasiswa PTN kurang lebih hanya 15% dari SPP rekannya yang kuliah di PTS disamakan.
Pada saat ini, SPP mahasiswa yang kuliah di PTN bisa beragam, tergantung bagaimana dia diterima, lewat jalur reguler atau khusus. SPP di PTN yang sudah berbentuk badan hukum dan yang belum juga berbeda. Sebagai gambaran, mahasiswa reguler yang kuliah di PTN yang belum berbentuk badan hukum saja uang kuliahnya bisa mencapai 1,5 juga rupiah. Nah, apa lagi SPP mahasiswa nonreguler di sebuah PTN yang berbentuk badan hukum. Tidak jauh berbeda dari SPP di jurusan yang berakreditasi A di sebuah PTS.
Apakah wajar biaya pendidikan di PTN setinggi itu? Jika kita tinjau fasilitas fisik dan mutu para dosen yang mengajar di PTN-PTN favorit, ya wajar saja. Bangunannya cukup representatif, komplek kampusnya luas, sarana fisik lainnya cukup lengkap, dan, last but not least, dosen-dosennya banyak yang lulusan S3 luar negri!
Seingat saya saja, dulu, jaman saya masih kuliah, sekitar 75% dosen di jurusan Fisika ITB lulusan S3 dari Amerika Serikat atau Australia. Seingat saya, ketika Unesco mulai melakukan pemeringkatan perguruan tinggi di Asia, ITB bisa masuk 10 besar Asia. Baru pada tahun berikutnya, ketika lebih banyak parameter dilibatkan untuk penilaiannya, maka perguruan-perguruan tinggi top kita hanya bisa masuk 50 besar, bahkan terus menurun. Entahlah sekarang ini. Konon kabarnya, yang membuat hal ini terjadi adalah minimnya anggaran penelitian perguruan-perguruan tinggi kita. Sementara ketika kita masih bisa masuk 10 besar tadi, parameter ini belum diperhitungkan. Jadi, artinya, sebenarnya, mutu perguruan tinggi kita, terutama PTN-PTN papan atas, sudah cukup baik. Jadi wajar saja kalau kuliah di sana SPP-nya mahal.
Hal yang kemudian menjadikan nilai SPP ini terasa sangat mahal adalah karena daya beli masyarakat kita pada umumnya memang turun jauh. Meski juga, mereka yang menyekolahkan anak-anaknya di luar negri (dengan biaya kuliah plus biaya hidup minimal 100 juta rupiah per semester), malah makin bertambah.
Wajar atau tidaknya biaya kuliah di negara kita saat ini, bisa juga kita bandingkan dengan apa yang dirasakan masyarakat di luar negri. Di negara-negara maju, tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan S1. Di Amerika Serikat, pendidikan S1 jarak jauh atau kelas malam yang diperuntukkan bagi karyawan, jumlahnya cukup banyak. Itu artinya, mereka yang kuliah di kelas karyawan ini, dulunya, orang tuanya tidak mampu menyekolahkan mereka hingga jenjang S1. Bea siswa kuliah S1 selalu menjadi dambaan anak-anak Amerika yang berasal dari golongan menengah ke bawah. Itu artinya, biaya kuliah mereka terhitung mahal bagi sebagian dari mereka. Dari seorang pimpinan lembaga konsultasi pendidikan Belanda, beberapa tahun lalu saya mendapatkan informasi bahwa biaya pendidikan di Belanda sangat mahal, tapi Pemerintah Belanda memberikan subsidi yang sangat besar, sehingga rakyat mampu bersekolah hingga ke perguruan tinggi.
Contoh-contoh di atas hanya untuk menggambarkan bahwa biaya kuliah, di mana pun, tinggi. Hanya saja, memang kebanyakan negara maju, memberi subsidi yang cukup tinggi, bahkan hingga menjadi gratis seperti di Jerman ; kecuali Amerika Serikat dan Inggris yang lebih menekankan pada pemberian bea siswa.
Kembali kepada tingginya biaya kuliah di negara kita saat ini. Ya sami mawon dengan apa yang terjadi di luar negri. Artinya sama-sama dirasakan mahal. Hanya saja, saat ini Pemerintah tidak memiliki dana yang cukup banyak untuk mensubsidinya atau untuk membagi-bagikan bea siswa masal yang memadai. Sehingga, biaya pendidikan di perguruan tinggi sangat terasa tinggi bagi kita.
Menyikapi hal ini, tentunya kita, sebagai masyarakat modern, yang mau tidak mau harus berpendidikan atau barangkali lebih tepatnya memiliki keahlian atau keterampilan, untuk dapat bertahan hidup, mesti bisa menganalisis ulang mengenai bekal pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Mari kita analisis bersama.
Sekitar awal tahun 70-an, banyak sekali orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan S1. Saat itu, politeknik mulai muncul, tapi minat menyekolahkan anak di politeknik tidak setinggi minat menyekolahkan anak di perguruan pencetak sarjana (S1). PNS rela hidup melarat dan meminjam uang ke sana-sini demi menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi sarjana. Petani banyak yang menjual sebagian tanahnya untuk membiayai kuliah S1 anak-anaknya di kota. Harapan mereka, para orang tua kita itu, adalah agar anaknya jadi sarjana dan cepat mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi langit. Setelah anak-anak mereka lulus dan diwisuda, kenyataan berbicara lain. Bursa lowongan kerja tidak terlalu menghargai ijazah kesarjanaan. Status sarjana hanya untuk mengetuk pintu dunia kerja. Setelah pintu itu terketuk, dunia kerja mensyaratkan keterampilan dan keahlian khusus, sementara pendidikan S1 adalah lembaga penggembleng SDM yang memberikan pengetahuan dan keahlian umum. Namanya saja pendidikan S1, ya artinya mereka mempersiapkan lulusannya untuk siap memasuki pendidikan S2 dan S3 yang memberikan pengetahuan dan keahlian yang lebih spesifik. Pendidikan tidak salah, yang terjadi adalah kurangnya pemahaman mengenai hal ini. Masyarakat juga kurang paham bahwa kalau tujuannya adalah memiliki keterampilan dan keahlian untuk dipakai bersaing di dunia kerja, maka mestinya mereka menyekolahkan anak-anaknya di politeknik atau D3 keahlian. Lulusan S1 bukannya tidak bisa langsung terjun di dunia kerja, tapi, biasanya, posisi yang tepat bagi lulusan S1 adalah apa yang disebut sebagai management trainee. Dan posisi tersebut hanya tersedia di perusahaan-perusahaan besar atau multinasional. Di perusahaan-perusahaan berskala madya, posisi-posisi semacam management trainee ini biasanya ada, meski istilahnya tidak tepat sama. Selama menempati posisi management trainee, para karyawan baru mendapat berbagai pelatihan dan orientasi, barulah beberapa bulan kemudian mereka mendapat keterampilan atau keahlian (skill) dan ditempatkan sesuai kebutuhan perusahaan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan kecil kebanyakan mensyaratkan skill dan pengalaman bagi karyawan barunya.
Dengan gambaran umum seperti itu, sebenarnya, pendidikan yang cocok bagi generasi muda kita adalah pendidikan politeknik datau D3 keahlian. Dengan bekal pendidikan seperti ini, mereka akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, karena telah mendapatkan keahlian dan keterampilan yang biasanya telah diajarkan oleh lembaga pendidikan politeknik atau D3 keahlian sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
Jika kita kaji lebih jauh, sebenarnya, pendidikan kejuruan tingkat menengah adalah jawaban yang tepat untuk sebagian besar masyarakat kita dan tuntutan pembangunan nasional. Pendidikan kejuruan tingkat menengah atau yang lebih kita kenal sebagai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memberikan pendidikan keahlian tingkat dasar kepada lulusannya dengan menerapkan kurikulum yang juga didasarkan kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI ini sendiri ditetapkan oleh asosiasi industri dengan difasilitasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jadi, kurikulum SMK sekarang ini bukan produk yang disusun oleh para pakar kurikulum dan pendidikan kejuruan saja, tapi juga mengacu kepada tuntutan dunia kerja. Dengan kata lain, lulusan SMK adalah SDM yang siap memasuki dunia kerja, tidak seperti lulusan SMA yang disiapkan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S1 atau politeknik atau D3 keahlian.
Bagi kalangan tertentu yang memiliki dana cukup, melanjutkan pendidikan ke politeknik atau D3, dengan tujuan segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus, tidak menjadi masalah. Namun demikian, bagi mereka yang keuangannya terbatas, SMK adalah jawabannya. Dengan demikian, biaya pendidikan anak tidak dirasakan tinggi. Jangan sampai, dengan dana terbatas, menyekolahkan anak di SMA dengan harapan dapat menjadi sarjana. Hal yang perlu diketahui, setalah kita lulus SMK, atau politeknik, atau
D3, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1, bahkan S2 atau S3 selalu terbuka. Tidak ada salahnya melanjutkan pendidikan setelah mendapatkan dana dari sisa gaji bekerja.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: